-

Berita Terbaru

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

    Advertisement

    Advertisement

    Adverisement

    Adverisement

    Advertisement

    Advertisement

    Advertisement

KPU Pastikan Pilkada di Empat Daerah Ditunda Sampai 2017

JAKARTA, (KN.com) - Komisi Pemilihan Umum memastikan pemilihan kepala daerah di empat kota/kabupaten akan ditunda sampai 2017 mendatang.

Kepastian itu diungkapkan salah seorang Komisioner KPU, Hadar Gumay, setelah tiada calon baru yang muncul dari keempat daerah tersebut selama perpanjangan pendaftaran.

Empat daerah yang hanya memiliki calon tunggal adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat; Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Sampai batas waktu kemarin, kami tidak menerima berkas calon lain dari keempat daerah itu,” kata Hadar, pada Rabu (12/08).

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, daerah yang memiliki calon kepala daerah kurang dari dua pasang harus menunda pelaksanaan pilkada hingga 2017.
Kota Surabaya

Adapun pilkada di Kota Surabaya untuk sementara berlangsung sesuai jadwal, apabila pasangan calon wali kota yang baru mendaftar lolos proses uji dokumen. Pasangan calon itu adalah Rasiyo dan Dhimam Abror. Keduanya diusung oleh gabungan Partai Demokrat dan PAN.

“Dokumen mereka kan belum diperiksa semua, baru diterima pendaftarannya. Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan kesehatan kan belum,” kata Haydar.

Jika pasangan Rasiyo dan Dhimam Abror lolos, mereka akan menantang pasangan calon yang juga wali kota petahana Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

Sebaliknya, apabila pasangan calon baru itu tidak lolos, pilkada di Kota Surabaya akan ditunda sampai 2017.

“Ya ditunda sesuai dengan Peraturan KPU. Karena ada rekomendasi Bawaslu saja kemudian kami memutuskan, ‘Oke kami buka kembali’,” ujar Haydar.
Opsi Perppu

Ketika ditanya mengenai opsi bumbung kosong dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) agar pilkada serentak bisa berlangsung di semua daerah, KPU menyerahkan ke pemerintah.

“Tidak maju mundur. Kalau memang (Perppu) mau dikeluarkan, keluarkan segera. Jadi, jangan sampai kesan yang muncul di masyarakat, pemerintah menggantung keputusan,” ujar Hadar Gumay.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku menyiapkan perppu sebagai salah satu opsi untuk mengantisipasi penundaan pilkada di sejumlah daerah.

Namun, dalam rapat dengan KPU, Bawaslu, Panwaslu, pada 5 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak mengeluarkan perppu terkait adanya daerah yang memiliki calon tunggal untuk pilkada.

Post Comment

Tidak ada komentar:

Berikan Tanggapan Anda