JAKARTA, (KN.com) — Rabu, 9 Maret 2016, adalah hari yang istimewa. Hari yang langka. Hari itu manusia akan melihat proses bulan menutup pandangan kita atas matahari atau gerhana. Bumi akan menjadi gelap karena sinar matahari terhalang bulan.

Yang langka, fenomena ini hanya akan terjadi di bumi Nusantara. Tak heran jika hari-hari ini para peneliti, masyarakat, dan turis telah berkumpul di sejumlah wilayah di Indonesia yang bakal dilintasi Gerhana Matahari total.

Jalur totalitas gerhana membentang dari Samudra Hindia hingga utara Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat. Jalur gerhana itu selebar 155-160 kilometer dan terentang sejauh 1.200-1.300 kilometer, yang kali ini melintasi 12 provinsi di Indonesia.

Gerhana Matahari akan melintasi 12 provinsi di Indonesia, tetapi totalitas gerhana hanya terjadi di delapan provinsi.

1. Pagai Utara, Sumatera Barat

Pukul 06.20.22 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 07.19.13 | Gerhana Matahari total
Pukul 08.25.45 | Gerhana selesai

2. Palembang, Sumatera Selatan
Pukul 06.20.30 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 07.21.45 | Gerhana Matahari total
Pukul 08.31.28 | Gerhana selesai

3. Tanjung Pandang, Bangka Belitung
Pukul 06.21.06 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 07.23.58 | Gerhana Matahari total
Pukul 08.35.48 | Gerhana selesai

4. Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Pukul 06.23.29 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 07.30.12 | Gerhana Matahari total
Pukul 08.46.54 | Gerhana selesai

5. Balikpapan, Kalimantan Timur
Pukul 07.25.38 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 08.34.26 | Gerhana Matahari total
Pukul 09.53.41 | Gerhana selesai

6. Palu, Sulawesi Tengah
Pukul 07.27.51 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 08.38.50 | Gerhana Matahari total
Pukul 10.00.35 | Gerhana selesai

7. Ternate, Maluku UtaraPukul 08.36.04 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 09.53.01 | Gerhana Matahari total
Pukul 11.20.52 | Gerhana selesai

8. Maba, Maluku Utara
Pukul 08.37.01 | Bulan dan matahari mulai bersinggungan
Pukul 09.54.39 | Gerhana Matahari total
Pukul 11.23.06 | Gerhana selesai

Empat provinsi lain yang akan dilintasi gerhana sebagian adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.

Gerhana Matahari total (GMT) di Indonesia berlangsung selama 1,5 menit-3 menit. Di pusat jalur gerhana, gerhana total terpendek terjadi di Seai, Pulau Pagai Selatan, Sumatera Barat, selama 1 menit 54 detik dan terpanjang di Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara, selama 3 menit 17 detik.

JAKARTA, (KN.com) - Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Lasarus diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Selasa (1/3). Usai menjalani pemeriksaan selama lebih dari delapan jam, Lasarus justru enggan berkomentar banyak mengenai kasus yang menjerat koleganya di Komisi V dan PDIP, Damayanti Wisnu Putranti tersebut.

"Saya enggak mengerti, tanya penyidik saja," kata Lasarus usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/3).

Lasarus mengklaim tak tahu menahu mengenai kasus suap ini. Termasuk, adanya dugaan aliran uang suap tersebut kepada sejumlah anggota Komisi V.

"Enggak ikut, enggak ikut (terima duit) deh," katanya.

Diberitakan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (13/1), KPK mengamankan Damayanti bersama lima orang lainnya. Selain itu, Tim Satgas KPK juga menyita uang sebesar SGD 99.000 yang diduga merupakan bagian dari janji suap sebesar SGD 404.000 atau sekitar Rp 3,9 miliar yang diberikan Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir jika Damayanti mengamankan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) tahun anggaran 2016.

Proyek tersebut merupakan proyek jalan di Maluku, yang digarap Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX.

Setelah diperiksa intensif, Damayanti bersama dua rekannya, Julia Prasetyarini, dan Dessy A Edwin ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, ketiganya dijerat KPK dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Abdul Khoir ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 33 UU Tipikor. (bes)

PAMEKASAN, (KN.com) - Badan Anggaran DPR RI menyatakan, tahun ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp60 triliun untuk dana desa di seluruh Indonesia.

"Pencairan dana desa ini dua kali dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing desa," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah di Pamekasan, Madura, Jatim, Rabu.

Said mengatakan, pemerintah sengaja mengalokasikan dana desa dalam jumlah banyak, karena ingin pembangunan di seluruh Indonesia, merata.

Selama ini, banyak kritik yang disampaikan kepada pemerintah bahwa pembangunan hanya terpusat di kota.

Dengan adanya dana desa yang pengelolaannya langsung oleh desa itu, maka pembangunan fisik nantinya akan merata, yakni tidak hanya di wilayah perkotaan, akan tetapi juga di pedesaan.

"Yang diinginkan oleh pemerintah dengan adanya dana desa itu adalah konsep pembangunan mengepung kota," kata Said.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) asal Kabupaten Sumenep, Madura ini lebih lanjut menjelaskan, dana desa yang disalurkan pemerintah pusat ke masing-masing daerah itu bersumber dari penerimaan pajak.

Karena itu, Said juga meminta agar kepala daerah hendaknya berupaya maksimal agar masyarakat taat membayar pajak, sebab dana itu akan digunakan masyarakat untuk kepentingan pembangunan daerahnya masing-masing.

"Wajib pajak di negeri sebanyak 125 juta orang untuk pajak pribadi, tapi yang taat membayar pajak hanya sebagian kecil," katanya.

Jawa Timur, kata dia, tergolong provinsi yang hasil pajaknya tinggi, yakni Rp19,3 trilun.

"Madura Rp800 miliar. tapi yang taat bayar pajak hanya 27 persen dari total wajib pajak," katanya menjelaskan.

Badan Anggaran DPR RI datang ke Pamekasan, Rabu (2/3) guna memantau secara langsung pelaksanaan penggunaan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk daerah, dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU). (ant)

JAKARTA, (KN.com) - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon membantah partainya membuka peluang untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Fadli menegaskan bahwa pintu bagi pria yang akrab disapa Ahok itu sudah tertutup setelah dia memutuskan untuk keluar dari Partai Gerindra.

"Sejak dia keluar, dia sendiri yang sudah menutup diri, artinya sudah tidak sejalan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).

Hal tersebut disampaikan Fadli menanggapi pernyataan Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa.

Desmond sebelumnya mengatakan, keputusan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mundur dari bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta membuat Ahok tidak lagi mempunyai lawan seimbang.

Gerindra yang semula hendak mendukung Ridwan, kata dia, membuka peluang untuk mendukung Ahok kembali menuju DKI-1.

"Saya kira itu pendapat pribadi Pak Desmond," ucap Fadli.

Fadli merasa masih banyak calon lain yang dapat menyangi Ahok selain Ridwan Kamil. Nantinya, kata dia, calon akan dijaring oleh Gerindra DPD DKI Jakarta. Calon terbaik akan diteruskan ke DPP Gerindra untuk diputuskan oleh Ketua Umum Prabowo Subianto.

"Saya kira banyak lah (yang bisa saingi Ahok), ya itu nanti kita lihat lah prosesnya," ucap Wakil Ketua DPR ini. (kom)

"Ribut" kereta cepat

Perdebatan anta rmenteri juga terjadi dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan secara tegas menolak pengunaan dana APBN untuk membiayai proyek tersebut.

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli bahkan menyebut proyek KA cepat adalah proyek mainan pejabat.

Apalagi setelah Cina tiba-tiba melakukan studi kelayakan atas permintaan pejabat Indonesia. Padahal, Jepang sudah lebih dulu mengincar proyek ini. Persaingan antara dua negara Asia timur itu pun tak terelakkan.

Meski sempat menolak proposal yang diajukan kedua negara, pemerintah melalui Menteri BUMN Rini Soemarno akhirnya memilih Cina. Tentu atas berbagai pertimbangan.

Jepang pun meradang karena merasa mengincar proyek itu sejak lama dan mengancam akan meninjau ulang semua hubungan bisnis dengan Indonesia.

Sementara itu, Indonesia dan China membentuk perusahaan bersama yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) sebagai badan usaha khusus yang menggarap proyek tersebut.

KCIC-lah yang mengurus semua izin proyek KA cepat Jakarta-Bandung. Peletakkan batu pertama proyek KA Cepat dilakukan Presiden Jokowi pada Kamis (21/1/2016). Meski pada bagian lain pelaksanaan proyek tersebut akan dievaluasi.

Perbedaan pendapat di antara menteri seharusnya memang tidak menjadi konsumsi publik. Para menteri harus mampu menahan diri untuk menghindari polemik.

Pesan Presiden Jokowi sudah sangat jelas dan tegas, menteri jangan berpolemik, jangan berdebat di luar ruang rapat.

"Setuju tidak setuju disampaikan dalam rapat, jangan sampai sudah disetujui masih ada bunyi tidak setuju di luar," kata Jokowi. (kom)

Sebelumnya, Rizal juga pernah membuat risih internal kabinet. Tepatnya sehari setelah dilantik menjadi menteri, Kamis (13/8/2015), ia mengomentari rencana PT Garuda Indonesia Tbk membeli pesawat Airbus A350.

Rizal mengaku telah menyampaikan usul pembatalan pembelian pesawat itu kepada Presiden Jokowi.

Menurut Rizal, pembelian Airbus A350 akan memicu kebangkrutan Garuda.

Berdasarkan catatannya, kata Rizal, maskapai itu baru menggelontorkan dana pinjaman sebesar 44,5 miliar dollar AS dari China Aviation Bank untuk membeli 30 unit Airbus A350.

Pembelian pesawat itu dinilai kurang menguntungkan karena hanya untuk melayani rute Jakarta-Eropa dan Amerika.

Maskapai dari Jakarta dengan rute tersebut, menurut dia, sulit mencapai target jumlah penumpang.

Menteri BUMN Rini Soemarno lalu menanggapi keras pernyataan tersebut. Ia meminta Rizal tidak mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk.

Rizal-pun tidak berkutik.

"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," kata Rini.

Setelah reda perdebatan mengenai Garuda, muncul kritik untuk proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW).

Kritik kembali disampaikan Rizal Ramli.

Ia menganggap pembangkit listrik itu tak realistis dan hanya proyek ambisius Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Rizal, proyek tersebut akan merugikan PT PLN (Persero) karena ada kelebihan tenaga listrik (excess power) sekitar 21.000 MW.

PLN tetap harus membayar kelebihan tenaga listrik itu meski energinya tidak terserap oleh konsumen.

"Jangan kasih target terlalu tinggi tapi mencapainya susah, supaya kita realistis," ujar Rizal, di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Kalla membalas kritikan itu. Rizal dianggap tidak paham akan persoalan yang dikomentarinya.

Kalla menyampaikan bahwa pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt menjadi kebutuhan prioritas.

Infrastruktur kelistrikan harus dibangun menunjang pembangunan lainnya. Ia juga membantah jika proyek itu adalah proyek ambisiusnya.

Kalla justru menganggap Rizal sebagai menteri yang tidak beretika karena mengkritik proyek yang didukung Presiden.

"Karena yang meresmikan kan Presiden, bukan saya. Policy (kebijakan) pemerintah, Pak Jokowi yang meresmikannya, berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau begitu kan," tutur Kalla.....(bersambung 3)

JAKARTA, (KN.com) - Presiden Joko Widodo berulang kali meminta menteri-menterinya tidak menunjukkan perbedaan pendapat di ruang publik. Hal ini untuk menghindari kegaduhan.

Kegaduhan di internal kabinet dikhawatirkan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dikhawatirkan berdampak negatif untuk iklim investasi nasional.

Pada sejumlah kesempatan, Jokowi selalu menekankan pentingnya soliditas kabinet. Pelaksanaan program akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung.

Jokowi ingin regulasi antarkementerian/lembaga saling mendukung, sehingga mendoring iklim investasi di Indonesia lebih ramah.

Tujuan besarnya adalah memancing investor datang, membantu Indonesia memacu pembangunan infrastruktur.

"Hindari tabrakan (regulasi), tidak ada lagi menimbulkan polemik di publik, perbedaan pandangan hanya di forum rapat," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/11/2015).

Kenyataannya, instruksi Presiden itu belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya. Masih ada saja pembantu Presiden yang saling kritik, saling sindir di ruang publik.

Alasannya demi kepentingan yang lebih besar, kepentingan umat. Tetapi, apa iya?

Menteri ESDM terganggu kolega

Terbaru, pada Senin (29/2/2016) kemarin, Menteri ESDM Sudirman Said merasa kerjanya terganggu oleh seseorang yang ia sebut sebagai koleganya.

Menurut Sudirman, koleganya itu selalu menghambat keputusan yang akan diambil khususnya terkait pengelolaan Blok Gas Masela. (Baca: Rizal Ramli Usul Sidang Kabinet Bahas Blok Masela Disiarkan Langsung)

Ia bahkan menganggap cara menghadapi sang kolega itu lebih berat dari cara menghadapi mafia.

"Kenapa saya sebut kolega itu lebih berat? Kalau yang ganggu itu mafia, betul-betul penjahat, kan menghadapinya enak, kalau ini (kolega) masa berbalas pantun," ujar Sudirman, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Berdasarkan catatan Kompas.com, Menteri yang kerap mengkritik kebijakan sektor ESDM adalah Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

Namun, Sudirman menolak menjawab ketika dikonfirmasi mengenai hal itu. (Baca: Rizal Ramli: Sudah Waktunya Harga BBM Diturunkan)

Dalam rencana pengelolaan Blok Masela, Sudirman mengatakan, rekomendasi tim independen adalah pembangunan kilang gas cair (LNG) dilakukan terapung di tengah laut (floating/offshore).

Akan tetapi, Jokowi belum puas dengan penjelasan tersebut karena masih ada perbedaan tajam.

Pendapat Rizal justru sebaliknya. Ia ingin pembangunan Masela menggunakan fasilitas darat dengan pipa (onshore).

Perbedaan pendapat soal Masela masih menjadi konsumsi publik hingga saat ini.

Pemerintah berjanji memutuskan dengan pertimbangan ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah setempat. (bersambung 2)

JAKARTA, (KN.com) - Saat ini ada 14 lembaga non-struktural yang masuk dalam daftar lembaga yang akan dibubarkan pemerintah. Keputusannya akan diberikan pekan depan.

"Sudah minta ke Menkopolhukam supaya diputuskan (14 lembaga yang akan dibubarkan) minggu depan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Yuddy Chrisnandi di kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (19/2).

Menteri Yuddy mengatakan sudah memberikan daftar lembaga yang akan dibubarkan pada Presiden. Keputusannya, nanti akan disampaikan oleh Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan. Sebagian besar lembaga tersebut bergerak di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk nasib para pegawai, Yuddy menyebut yang PNS akan dimasukkan ke lembaga lainnya. Sementara yang bersifat kontrak akan diberi kompensasi yang wajar.

"Tergantung remunerasi brapa. Kita sedang hitung bisa dikalikan berapa bulan dia bekerja. Yang penting diputuskan dulu. Rancangan lainnya menyusul. Yang pasti tidak semena-mena," ucap politisi Hanura.

Setelah 14 lembaga ini, Kemenpan RB selanjutnya akan mengkaji 78 lembaga yang dibentuk oleh Undang-undang. Namun, untuk pembubaran lembaga ini prosesnya cukup panjang karena melibatkan DPR.

"Diperlukan konsultasi dan persetujuan (DPR) karena menyangkut UU. UU itu biasanya mengamanatkan pembentukan lembaga, jadi kalau lembaganya akan dbubarkan, kan mesti ada argumentasi logisnya, apakah UU-nya direvisi diamandemen atau ada alasan yuridis yang kuat bahwa UU itu sudah terakomodir oleh salah satu lembaga yang ada sehingga lembaga lainnya tidak diperlukan," pungkasnya. (dtk)

JAKARTA, (KN.com) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut saat ini pemerintah sedang mengkaji rencana moratorium pemekaran daerah baru. Hal ini karena menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang belum memungkinkan penambahan anggaran.

"Salah satu pertimbangan yakni kondisi fiskal kita yang belum memungkinkan penambahan anggaran karena begitu otonomi ini disetujui, pasti akan membangun kantor polres, kantor kodim, kejaksaannya, pengadilan, pembangunan kantor-kantor pemerintah dan penambahan PNS baru," kata Tjahjo usai rapat di kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (19/2).

Dalam rapat itu hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Ia mengatakan saat ini masih ada 87 usulan daerah otonomi baru (DOB) dari DPR periode sebelumnya dan diserahkan kembali ke pemerintah untuk dievaluasi.

Selain itu, ada tambahan 199 daerah yang ingin dimekarkan terdiri dari provinsi, kabupaten/kota. Pertimbangan soal fiskal ini disampaikan Menkeu Bambang Brodjonegoro.

Jika suatu daerah dimekarkan maka otomatis dibutuhkan anggaran dari pusat untuk membangun daerah tersebut. Padahal saat ini pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur.

"Ini saya kira implikasi otonomi begitu besar dan nanti akan kami sampaikan kepada DPR bahwa banyak pertimbangan-pertimbangan. Intinya moratorium, akan kami adakan moratorium baru," sambungnya.

Ia memberi contoh bahwa sejak 1999, jumlah desa yang dimekarkan sudah dua kali lipat. Mulai dari desa hingga kecamatan.

"Jadi sekarang ini konsentrasinya ke desa, jadi belum memungkinkan penambahan fiskal untuk daerah otonomi baru," ucapnya.

Tjahjo tak merinci sampai kapan moratorium pemekaran daerah ini akan dilakukan. Namun, dalam kesempatan ini juga dibahas beberapa daerah otonomi baru yang tidak meningkat PADnya. Daerah-daerah ini rencananya akan digabung dengan daerah sebelum dimekarkan. Hal ini juga disebutnya sebagai salah satu alasan penundaan pemekaraan daerah baru.

"Memang kalau mau jujur 58 persen (daerah otonomi baru) ini PAD-nya tidak bisa meningkat. Jadi hanya mengandalkan dana transfer pusat. semua. PAD tidak meningkat berarti otomatis pemerataan dan percepatan pembangunan tidak jalan, lebih-lebih peningkatan kesejahteraan sosial," tutur Tjahjo.

"Padahal tujuan pemekaran ini kan untuk meningkatkan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat, mempercepat pemerataan pembangunan di daerah, dan harus diawali dengan peningkatan PAD," pungkasnya. (dtk)

JAKARTA, (KN.com) - Puluhan siswa Polwan yang tengah magang di Polres Bandara Soekarno-Hatta dilarikan ke Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Polwan-polwan yang baru menjalani pendidikan itu diduga mengalami keracunan makanan nasi kotak.

"Jadi saya sampaikan di sini untuk klarifikasi, bahwa benar ada 20 siswa Polwan yang magang di Polres Bandara Soekarno-Hatta ada gangguan kesehatan. Untuk penyebabnya keracunan atau apa itu harus diperiksa dulu," jelas Kabid Dokkes Polda Metro Jaya Kombes Musyafak kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/2).

Musyafak mengatakan, para siswi tersebut mengalami infeksi pada saluran pencernaan. "Memang ada infekai saluran pencernaan kemudian muntah-muntah dan keadaannya sudah normal kembali," imbuhnya.

Musyafak menambahkan, keracunan massal para siswi tersebut bersimber dari makanan nasi kotak yang dikonsumsi. Ia menegaskan, peristiwa keracunana makanan para sepolwan itu tidak berkaitan dengan teror sianida untuk para polisi dari kelompok teroris.

"Informasinya dari makanan, kalau kurang bagus bisa menyebabkan gangguan pencernaan, dibuktikan dengan muntah-muntah. Jauh dari racun sianida," tegas Musyafak.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (18/2) siang. Awalnya, siswa Sepolwan yang berjumlah 66 personel menyantap nasi kotak yang disediakan pihak kantin di Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk makan siang.

Nasi kotak tersebut berisi nasi, ati ampela, sayur nangka dan sambal. Tidak lama setelah menyantap makanan tersebut, tiba-tiba 20 siswa mengalami mual-mual dan muntah-muntah.

Selanjutnya mereka dilarikan ke RS Polri. Sementara kasusnya masih diselidiki Polres Bandara Soekarno-Hatta. Saksi-saksi telah diperiksa termasuk pemilik kantin. (dtk)

JAKARTA, (KN.com) - Pembahasan revisi Undang-undang Terorisme No 15/2003 masih berlanjut karena ada perdebatan. Dirjen Perundang-undangan Kemenkum HAM Widodo Ekatjahjana setidaknya menyebutkan 5 hal yang tengah dibahas untuk masuk ke revisi undang-undang tersebut.

"Satu, tentang kegiatan-kegiatan mereka yang di luar itu apakah nanti akan dicabut paspor atau ikut kegiatan militer/para militer paspor dicabut kewarganegaraannya," tutur Widodo usai rapat membahas hal itu di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (28/1).

Pembahasan kewarganegaraan diakui Widodo sebagai hal tersengit di perdebatan. Ada berbagai pertimbangan untuk nantinya benar-benar mencabut status kewarganegaraan orang yang tergabung dalam gerakan tertentu.

"Kedua, tentang perdagangan senjata yang memang dimaksudkan, bukan dimaksudkan tapi memang sengaja untuk kegiatan teroris," imbuh Widodo.

Selanjutnya adalah mengenai penindakan terhadap jaringan ekstrateritorial yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat yakni terkait masa penahanan saat penyelidikan yang ditambah.

"Kemudian masalah penahanan ada penambahan, 120 hari tambah 60 tambah 60. Ini kan memang pekerjaan berat ya. Kalau enggak bisa extraordinary, harus bisa paksa bongkar semuanya," papar Widodo.

Poin terakhir yang disebutkan Widodo adalah mengenai bukti atau saksi elektronik. Dengan demikian nantinya terduga teroris dapat langsung ditindak dengan menggunakan bukti elektronik dalam bentuk apa pun, seperti rekaman dan lain sebagainya. (dtk)

JAKARTA, (KN.com) - DPR kini berwacana membangun tempat-tempat ibadah berbagai agama. Ini untuk mengakomodasi ibadah semua umat beragama di DPR, selain Umat Muslim yang sudah bisa beribadah di Masjid Baiturrahman DPR.

"Boleh enggak ada pura, vihara, kelenteng, gerja di parlemen untuk menunjukkan pluralisme?" kata Ketua Panitia Natal Parlemen, Maruarar Sirait, dari mimbar sambutan perayaan natal di Lapangan Sepakbola DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1).

Seribuan hadirin bertepuk tangan dengan semangat kebhinekaan yang dimunculkan politisi PDIP ini. Hadir dalam acara ini, Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua DPD Irman Gusman hingga Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

"Tidak usah besar-besar (tempat ibadahnya), namun ada dan jadi bagian yang tak terpisahkan di kompleks Senayan," kata Maruarar.

Ditanyai di sela acara, Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan realisasi wacana itu tergantung dari umat yang bersangkutan. Perlu juga dilihat kesediaan tempat di kompleks parlemen.

"Jadi kalau anggota DPR mau membangun di sekitar, saya selaku DPR tentu 'welcome' dan mungkin akan kita fasilitasi. Dan kita lihat tanahnya cukup atau tidak. Tapi kalau bisa itu kompleks tersendiri, ada pura, gereja, kelenteng, dan vihara," kata Ade. (dtk)

JAKARTA, (KN.com) - Sebuah ledakan terjadi di kawasan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Ledakan tersebut terjadi pada Rabu (27/1) dini hari.

"Ledakan terjadi pada pukul 02.30 WIB. Ada orang pakai motor menyimpan benda, kemudian terjadi ledakan dengan paku dan gotri," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Charliyan di Mabes Polri, Rabu (27/1).

Dia mengatakan, ledakan yang terjadi berasal dari bahan peledak dengan daya ledak rendah.

"Ada switch-nya. Jadi ada jamnya ditunggu beberapa saat kemudian meledak. Tapi ledakan hanya low explosive, tidak merusak," kata dia.

Saat ini, Polri masih melakukan penyelidikan siapa pelaku yang menjadi dalang dalam ledakan tersebut. Walaupun begitu, Anton mengatakan belum ditemukan hubungan antara ledakan ini dengan ledakan di Thamrin beberapa waktu lalu.

"Belum ditemukan kaitannya," jelas Anton.  (dtk)

JAMBI, (KN.com) - Sebuah ledakan terjadi di Lorong Angkasa Puri RT 21 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sekitar pukul 03.30 WIB, Rabu (27/1). Warga sekitar berhamburan keluar rumah.

Wakasat Brimob Polda Jambi AKBP Yuri Karsono mengatakan ledakan berasal dari bahan yang terjadi mengandung unsur bom. Bom tersebut diletakkan tepat di teras salah satu ruko warga.

"Serpihan bom sudah dibawa Gegana ke Sat Brimob Polda Jambi," ujar Yuri.

Namun, Yuri belum bisa memastikan siapa pelaku yang menaruh bom tersebut. "Kami masih menyelidiki apa motifnya, apakah juga ada motif terorisme," ungkap Yuri.

Yuri memastikan dalam ledakan bom ini tidak ada korban tewas maupun luka-luka. (dtk)

JAKARTA, (KN.com) - Sekitar lima ribu massa honorer K2 se Jawa Timur bakal masuk Jakarta pada 9 Februari mendatang. Kedatangan mereka untuk bergabung dengan honorer K2 dalam aksi yang disebut jihad akbar.

Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Riyanto Agung Subekti alias Itong menyebutkan, berbagai persiapan sudah dilakukan di 38 kabupaten/kota se Jatim. Nantinya 38 kab/kota ini akan dibagi tiga sektor sehingga memudahkan untuk koordinasi di lapangan.

"Jadi tiga sektor ini menjadi titik kumpul honorer K2," kata Itong yang juga kordinator FHK2I wilayah Jatim kepada JPNN, Rabu (27/1).

Guru honorer yang sudah mengabdi 24 tahun di Banyuwangi ini menambahkan, sejumlah Plt kepala daerah di antaranya Bojonegoro dan Bondowoso mensupport penuh aksi 10 Februari mendatang. ‎Hal ini ibarat vitamin bagi honorer K2 untuk mantap berjuang hidup dan mati.

"Kami sudah tidak mau nego-nego lagi. Insya Allah aksi 10 Februari akan lebih besar dibanding sebelumnya, sebab ini perjuangan kami yang terakhir," tandasnya.

Rencananya, honorer K2 Jatim akan mulai bergerak pada 8 dan 9 Februari menuju Jakarta. Aksi akan dilakukan selama tiga hari sampai ada keputusan pemerintah yang berpihak ke honorer K2. (esy/jpnn)

JAKARTA, (KN.com) - Interupsi mewarnai pengesahan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang masuk prioritas Program Legislasi Nasional 2016 pada sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1).

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menjelaskan, Baleg awalnya menerima usulan pembahasan 132 RUU, yang terdiri atas 87 RUU usulan DPR, 27 RUU usulan pemerintah dan 18 RUU usulan DPD.

"Terhadap 132 usulan itu terdapat kesamaan judul, sehingga tinggal 124 RUU. Tentu tidak akan mungkin diakomodir seluruhnya mengingat keterbatasan waktu pembahasan antara DPR dengan pemerintah," kata Firman.

Pemerintah dan DPR kemudian kembali menyeleksi RUU yang akan dimasukkan Prolegnas 2016.

Proses seleksi dilakukan dengan menggunakan parameter untuk memberikan bobot atau scoring pada masing-masing usulan RUU.

Firman mengatakan, setidaknya ada lima parameter yang digunakan, yaitu RUU yang dalam tahap pembicaraan tingkat satu; RUU yang sedang menunggu Surat Presiden; dan RUU yang sedang menunggu tahap harmonisasi di Baleg; RUU yang sedang dalam tahap penyusunan dan sudah siap naskah akademik serta draf RUU, dan RUU baru yang memenuhi urgensi tertentu.

"Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan disepakati 40 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2016 dan perubahan Prolegnas RUU tahun 2015-2019 yang semula 160 RUU menjadi 169 RUU. Hal ini terkait dengan adanya sembilan RUU baru yang belum masuk dalam Prolegnas 2015-2019," ujarnya.

Selain kedua hal itu, juga disepakati 32 RUU masuk ke dalam perubahan Prolegnas Prioritas. RUU itu akan menjadi prioritas apabila dari 40 RUU sudah selesai pembahasannya.

Firman menambahkan, selain 40 RUU yang disepakati, ada lima RUU bersifat Kumulatif Terbuka yang juga disepakati pembahasannya.

Kelima RUU itu yakni RUU tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan MK, RUU Kumulatif Terbuka tentang APBN, RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Provinsi dan Kabupaten/Kota, seta RUU tentang Penetapan Perppu Menjadi UU.

Hujan interupsi

Anggota Fraksi Gerindra Muhammad Syafi'i mempersoalkan masuknya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ia khawatir, jika UU tersebut direvisi justru akan mereduksi wewenang KPK yang selama ini bertugas untuk memberantas kejahatan yang sifatnya extraordinary crime tersebut.

"Kami belum bisa menerima ini masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2016," kata Syafi'i.

Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi Gerindra lainnya, Elnino Husein Mohi.

Menurut dia, ada UU lain yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah dan DPR yaitu revisi UU KUHP dan penyusunan RUU Keamanan Nasional.

Sementara itu, anggota Fraksi PKB Abdul Malik Haramain mengusulkan, agar pemerintah juga perlu memasukkan tiga RUU lain di dalam Prolegnas Prioritas 2016, yaitu RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat, RUU tentang Pembangunan Kepulauan dan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Ia menjelaskan, selama ini pemerintah kerap mengakui keberadaan masyarakat adat. Namun, kenyataannya, upaya perlindungan terhadap mereka masih kurang.

"Terkait RUU tentang Pembangunan Kepulauan, yang perlu mendapat perhatian yaitu tidak seharusnya pembangunan provinsi kepulauan disamakan dengan pembangunan di provinsi non kepulauan," ujar Malik. (kom)

JAKARTA, (KN.com) — Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie resmi menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pernyataan dukungan ini disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

Deklarasi dimulai dengan pembacaan pernyataan dukungan kepada pemerintah oleh Wakil Ketua Panitia Rapimnas Yorrys Raweyai yang didampingi oleh 34 ketua DPD I Golkar.

"Partai Golkar mendeklarasikan diri mendukung dan bersama pemerintahan Jokowi-JK untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan rakyat," kata Yorrys, membacakan pernyataan deklarasi yang ditandatangani Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham.

Kemudian, Aburizal pun menyerahkan pernyataan dukungan yang dibacakan Yorrys kepada tiga menteri Kabinet Kerja yang hadir, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga hadir menyaksikan penyerahan dukungan secara simbolis itu.

Sekitar seribu kader pun bersorak riuh menyambut arah baru politik Golkar ini.

Selain mengubah haluan politik, Rapimnas Golkar yang digelar selama tiga hari ini juga mengambil satu keputusan penting lainnya.

Keputusan tersebut adalah menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Namun, kubu Aburizal meminta pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah sehingga mempunyai legalitas untuk menyelenggarakan munaslub.

Aburizal menyatakan tidak akan maju lagi dalam munaslub tersebut. (kom)

JAKARTA, (KN.com) - Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat melarang penggunaan Brimob bersenjata di gedung DPR.

Fahri sebelumnya sempat bersitegang dengan penyidik KPK yang membawa Brimob bersenjata saat menggeledah tiga ruangan angota DPR.

"Fahri itu kan bukan orang hukum, tidak mengerti hukum, kalau aku kan orang hukum," kata Ruhut, Minggu (17/1).

Ruhut mengatakan, Pasal 47 peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang digunakan Fahri tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Sebab, pasal tersebut mengatur mengenai penggunaan senjata, bukan aparat yang membawa senjata.

Misalnya pasal 47 ayat (1) disebutkan, penggunaan  senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Artinya, pasal itu baru berlaku apabila brimob yang menjaga penggeledahan KPK di gedung DPR menggunakan senjata mereka.

"Kalau Fahri bilang itu dilarang, mana dasar hukumnya? Enggak ada dasar hukumnya," kata mantan advokat ini.

Sebalknya, dalam Pasal 12 huruf i UU KPK, diatur bahwa lembaga antirasuah itu bisa meminta bantuan kepolisian atau instansi lainnya saat melakukan penggeledahan. Di aturan tersebut juga tak diatur soal penggunaan senjata.

"Fahri sebaiknya patuh lah kepada penegak hukum, apalagi KPK yang sangat dicintai oleh masyarakat," ucap Ruhut.

Koordinator juru bicara Partai Demokrat ini mempertanyakan sikap Fahri yang baru memprotes keberadaan Brimob bersenjata setelah KPK melakukan penggeledahan terhadap ruang anggota fraksi PKS Yudi Widiana.

Padahal, kata Ruhut, KPK sudah melakukan penggeledahan dengan membawa Brimob bersenjata sejak lama.

Misalnya, pada periode lalu, penyidik KPK juga membawa Brimob bersenjata lengkap saat menggeledah ruang anggota Fraksi Partai Demokrat Sutan Bathoegana. Namun Ruhut dan politisi Demokrat lainnya tak pernah mengajukan protes.

"Fahri kemana saja baru protes sekarang? Apa karena yang diperiksa dari PKS?" ucap Ruhut.

Penggeledahan pada Jumat (14/1/2016) siang itu dilakukan terkait penangkapan anggota Komisi V Fraksi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti, yang diduga menerima suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Setelah menggeledah ruangan Damayanti di lantai 6, sembilan penyidik KPK turut menggeledah ruangan anggota Komisi V Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto, di lantai 13.

Setelah itu, penyidik turun ke lantai 3 untuk menggeledah ruangan Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKS Yudi Widiana. Saat itulah adu mulut terjadi antara Fahri dan Christian. (kom)

JAKARTA, (KN.com) - Trending topic di Twitter Indonesia hari ini kebanyakan diduduki oleh hal-hal seputar tragedi bom Sarinah, namun 'TV One' ternyata juga berhasil masuk trending topic di Twitter. Setelah ditelusuri, ternyata hal itu berkaitan dengan info salah soal bom Sarinah.

Sebelumnya, lewat akun @tvOneNews, TV One menginfokan bila selain Sarinah, ledakan bom juga terjadi di 3 lokasi lain. Ketiganya adalah Slipi, Kuningan, dan Cikini. Padahal, menurut akun Divisi Humas Mabes Polri, @DivHumansPolri, ledakan hanya terjadi di Sarinah.

Sehingga, bisa dipastikan informasi ledakan di tempat lain, selain di Sarinah, adalah bohong alias hoax. Hal ini disampaikan Kapendam Jaya, Kolonel Heri Prakosa.

"Saya sudah menghubungi semua Dandim, bahwa informasi teror di tempat lain hoax. Yang A1 cuma teror di Sarinah. Kasus dugaan teror di Alam Sutra itu hanya pencurian dengan kekerasan," kata Heri lewat keterangannya, Kamis (14/1).

Akibat menyebar berita hoax itu, akun @tvOneNews news ramai dibully netizen.

"Ledakan di Palmerah, Slipi, Kuningan, hoax. Duh TVone," tulis akun @jokoanwar.

Bahkan kesalahan yang akhirnya ikut dikutip oleh media besar luar seperti The Guardian dan Associated Pers (AP). Hal ini lah yang dikeluhkan oleh Kate Walton, seorang aktivis asal Australia yang ini di Jakarta.

"The Guardian mengutip dari AP (Associated Pers), dan AP mengutip dari TVOne tentang ledakan di Cikini, Slipi, dan Kuningan. Jika kabar itu dari TVOne, aku tak mau percaya dulu," tulis Kate di akunnya, @waltonkate.

Bahkan, BBC World News pun ikut menyebarkan info salah akibat menggunakan sumber dari TV One. (dtk)