Konflik Internal Partai Golkar, Tutup Jalan Kader Potensial di Pilkada
 |
| Sekretaris DPD TK II Partai Golkar Sintang, Ambrosius Murjani |
SINTANG, (KN.com) - Konflik internal Partai Golkar yang hingga kini belum ada tanda-tanda akan terjadinya suatu rekonsiliasi, bahkan terancam tidak dapat berpartisipasi menjadi peserta Pilkada semakin membuat rundung para kader yang berada di daerah khususnya yang tahun ini menyelenggarakan Pilkada.
"Jika sampai tidak bisa ikut Pilkada tahun ini, saya bahkan semua kader yang daerahnya juga ikut Pilkada akan sangat kecewa dengan sikap DPP saat ini," ungkap Sekretaris DPD Tingkat II Partai Golkar kabupaten Sintang, Ambrosius Murjani, kepada kenyalangnews.com, Selasa (5/5) di Kantor DPD TK II Partai Golkar Kabupaten Sintang.
Menurut Murjani, jika sampai waktunya konflik kepentingan yang mengatasnamakan Partai Golkar ini belum juga dapat terselesaikan, maka akan menutup jalan bagi kader partai yang potensial dengan kursi yang signifikan untuk berkompetisi dalam pilkada mendatang.
"Ini akan menjadi hal yang luar biasa sepanjang sejarah Golkar, dan ini tentunya membuat kecewa seluruh kader potensial bahkan menyia-nyiakan kursi yang ada hanya karena sikap ego DPP," tegasnya.
Bahkan, lanjut Murjani bukan tidak mungkin dalam Pilkada serentak tahun ini, kader potensial di Partai Golkar akan maju menggunakan mesin politik lain.
"Nah jika ini sampai terjadi, tentunya sangat disayangkan bahkan menjadi sesuatu yang akan sangat memalukan. Nama besar Partai Golkar jatuh karena kadernya terjun bebas, bingung dengan kondisi saat ini. Kita di daerah seperti berlayar ditengah laut dengan kapal tanpa nahkoda," ungkapnya.
Dukung Munaslub Partai Golkar
Terkait dengan wacana yang dilontarkan senior Partai Golkar Akbar Tandjung untuk dilakukannya Munaslub Partai Golkar, guna mengakhiri konflik kepengurusan, Murjani selaku kader Partai Golkar sangat mendukung wacana tersebut.
"Untuk menyelamatkan Partai Golkar dari kehancuran, Munaslub memang harus dilakukan. Saya pikir itu jalan terbaik yang dapat ditempuh guna mengakhiri kisruh, dan kita dapat berpartisipasi dalam pilkada nanti," ujarnya.
Menurutnya, wacana dilakukannya Munaslub juga mengacu pada AD/ART karena sifatnya genting dan memaksa.
"Tapi juga tidak serta merta dapat dilakasanakan tanpa ada dukungan semua pihak, utamanya DPD tingkat 1 atau 2/3 DPD tingkat 1." tandasnya. (PHS)
"Jika sampai tidak bisa ikut Pilkada tahun ini, saya bahkan semua kader yang daerahnya juga ikut Pilkada akan sangat kecewa dengan sikap DPP saat ini," ungkap Sekretaris DPD Tingkat II Partai Golkar kabupaten Sintang, Ambrosius Murjani, kepada kenyalangnews.com, Selasa (5/5) di Kantor DPD TK II Partai Golkar Kabupaten Sintang.
Menurut Murjani, jika sampai waktunya konflik kepentingan yang mengatasnamakan Partai Golkar ini belum juga dapat terselesaikan, maka akan menutup jalan bagi kader partai yang potensial dengan kursi yang signifikan untuk berkompetisi dalam pilkada mendatang.
"Ini akan menjadi hal yang luar biasa sepanjang sejarah Golkar, dan ini tentunya membuat kecewa seluruh kader potensial bahkan menyia-nyiakan kursi yang ada hanya karena sikap ego DPP," tegasnya.
Bahkan, lanjut Murjani bukan tidak mungkin dalam Pilkada serentak tahun ini, kader potensial di Partai Golkar akan maju menggunakan mesin politik lain.
"Nah jika ini sampai terjadi, tentunya sangat disayangkan bahkan menjadi sesuatu yang akan sangat memalukan. Nama besar Partai Golkar jatuh karena kadernya terjun bebas, bingung dengan kondisi saat ini. Kita di daerah seperti berlayar ditengah laut dengan kapal tanpa nahkoda," ungkapnya.
Dukung Munaslub Partai Golkar
Terkait dengan wacana yang dilontarkan senior Partai Golkar Akbar Tandjung untuk dilakukannya Munaslub Partai Golkar, guna mengakhiri konflik kepengurusan, Murjani selaku kader Partai Golkar sangat mendukung wacana tersebut.
"Untuk menyelamatkan Partai Golkar dari kehancuran, Munaslub memang harus dilakukan. Saya pikir itu jalan terbaik yang dapat ditempuh guna mengakhiri kisruh, dan kita dapat berpartisipasi dalam pilkada nanti," ujarnya.
Menurutnya, wacana dilakukannya Munaslub juga mengacu pada AD/ART karena sifatnya genting dan memaksa.
"Tapi juga tidak serta merta dapat dilakasanakan tanpa ada dukungan semua pihak, utamanya DPD tingkat 1 atau 2/3 DPD tingkat 1." tandasnya. (PHS)
Tidak ada komentar: