Ahok Sewot Jakarta Banyak Duit tapi Nunggak Bayar Listrik
JAKARTA, (KN.com) - Sebanyak 158 kantor pemerintahan dan gedung sekolah belum membayar tagihan listrik selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret 2015.
Padahal, pembayaran listrik, telefon, air, internet, dan gaji pegawai, bisa menggunakan anggaran mendahului sebelum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) cair.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun telah menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk melunasi seluruh tunggakan pembayaran tersebut.
"Hari ini saya sudah suruh (BPKAD). Saya bilang gini, pisahkan program mana saja yang bisa pakai anggaran mendahului dan kenapa enggak DKI minta sama PLN dan bank untuk autodebet saja pembayarannya tiap tanggal satu," kata Basuki, di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/4).
Mantan Bupati Belitung Timur itu meyakini, PLN sudah memiliki catatan berapa besaran biaya listrik yang dihabiskan oleh gedung-gedung milik DKI. Sehingga nantinya setiap awal bulan, PLN dengan mudah langsung memotong dari anggaran yang ada.
"Soal kuitansinya segala macam menyusul saja, itu kan bisa diaudit. Lagipula PLN ini kan bukan punya swasta tetapi punya pemerintah," kata Ahok.
Karenanya, BPKAD diminta menyiapkan pergub penerapan sistem autodebet dalam pembayaran rutin yang menggunakan anggaran mendahului.
"Yang ribet kan kalau auto debet enggak ada duit. Nah ini ada duit, tetapi kagak mau bayar kan konyol saja. Ini hari ini saya sudah suruh Pak Heru untuk urus dari BPKAD supaya cepat selesai. Aneh saja gitu, suka lihat orang susah, bukan duit dia juga gitu lho, ini kan duit pemerintah," pungkasnya. (OZ)
Padahal, pembayaran listrik, telefon, air, internet, dan gaji pegawai, bisa menggunakan anggaran mendahului sebelum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) cair.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun telah menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk melunasi seluruh tunggakan pembayaran tersebut.
"Hari ini saya sudah suruh (BPKAD). Saya bilang gini, pisahkan program mana saja yang bisa pakai anggaran mendahului dan kenapa enggak DKI minta sama PLN dan bank untuk autodebet saja pembayarannya tiap tanggal satu," kata Basuki, di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/4).
Mantan Bupati Belitung Timur itu meyakini, PLN sudah memiliki catatan berapa besaran biaya listrik yang dihabiskan oleh gedung-gedung milik DKI. Sehingga nantinya setiap awal bulan, PLN dengan mudah langsung memotong dari anggaran yang ada.
"Soal kuitansinya segala macam menyusul saja, itu kan bisa diaudit. Lagipula PLN ini kan bukan punya swasta tetapi punya pemerintah," kata Ahok.
Karenanya, BPKAD diminta menyiapkan pergub penerapan sistem autodebet dalam pembayaran rutin yang menggunakan anggaran mendahului.
"Yang ribet kan kalau auto debet enggak ada duit. Nah ini ada duit, tetapi kagak mau bayar kan konyol saja. Ini hari ini saya sudah suruh Pak Heru untuk urus dari BPKAD supaya cepat selesai. Aneh saja gitu, suka lihat orang susah, bukan duit dia juga gitu lho, ini kan duit pemerintah," pungkasnya. (OZ)
Tidak ada komentar: